Pada tahun 1912, Basil Hall Chamberlain (sarjana Inggris), mantan profesor filologi pada Universitas Imperial Tokyo, menulis dalam bukunya yang berjudul “The Invention of a New Religion”:

As for Bushido, so modern a thing is it that neither Kaempfer, Siebold, Satow, nor Rein—all men knowing their Japan by heart—ever once allude to it in their voluminous writings. The cause of their silence is not far to seek: Bushido was unknown until a decade or two ago!

THE VERY WORD APPEARS IN NO DICTIONARY, NATIVE OR FOREIGN, BEFORE THE YEAR 1900. Chivalrous individuals of course existed in Japan, as in all countries at every period; but Bushido, as an institution or a code of rules, has never existed.

(Bushido adalah hal modern (baru) yang sama sekali tidak disinggung dalam karya-karya para ahli Jepang, seperti Kaempfer, Siebold, Satow dan Rein. Alasannya sederhana saja: Bushido baru dikenal sekitar 1 atau 2 dekade belakangan ini.

Istilah itu sendiri (Bushido), tidak pernah dimuat di kamus mana pun, baik kamus Jepang maupun kamus asing, sebelum tahun 1900. Orang-orang yang berjiwa ksatria tentu saja pernah ada di Jepang, sebagaimana halnya di semua negara di dunia; tetapi Bushido sebagai suatu institusi atau pedoman perilaku, tidak pernah ada.)

(Catatan:

Engelbert Kaempfer (1651-1716): dokter Jerman yang ikut dalam rombongan VOC ke Nagasaki, dan tinggal selama 2 tahun di Jepang; sempat mengunjungi Edo (ibukota Jepang waktu itu) dan bertemu dengan shogun (penguasa tertinggi di Jepang waktu itu)

Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796 – 1866): dokter dan ahli botani dari Jerman, datang ke Dejima (Jepang selatan) pada tahun 1823 sebagai dokter VOC. Selama di Jepang, ia mengunjungi Edo dan berkolaborasi dengan sejumlah intelektual Jepang, termasuk orang yang dekat dengan penguasa, dan aktif mengumpulkan spesimen flora Jepang. Pada tahun 1829, ia diusir dari Jepang karena dituduh mencuri peta Jepang. Ia meninggalkan Jepang menuju Batavia dengan lebih dari 2.000 spesimen flora Jepang, yang kemudian ditanam di kebun raya Bogor.

Sir Ernest Mason Satow (1843 – 1929): diplomat Inggris, pertama kali datang ke Jepang sebagai utusan pemerintah Inggris pada tahun 1862; menjabat duta besar Inggris untuk Jepang pada 1895-1900.

Johannes Justus Rein (1835 – 1918): ahli geografi dari Jerman, datang ke Jepang pada tahun 1874 sebagai utusan pemerintah Jerman; pada tahun 1884 menerbitkan buku mengenai geografi Jepang.)

Pada waktu yang hampir bersamaan, Yanagita Kunio, mantan pejabat di kementerian Pertanian Jepang yang alih profesi menjadi ahli antropologi, menulis artikel berjudul ‘pandangan sya mengenai Shinto’, mengkritisi ‘propaganda’ mengenai ritual Shinto: baru saja ‘direkayasa’ sekitar 50 tahun yang lalu, tapi sudah di-klaim merupakan tradisi selama ribuan tahun.

Dua contoh di atas menggambarkan, bahwa pada awal abad ke-20, di Jepang terjadi ‘rekayasa budaya’. 100 tahun kemudian, di awal abad ke-21, kita di Indonesia tetapi menyakini bahwa itu adalah ‘budaya tradisional’ Jepang.

Pandangan tersebut keliru, karena sebelum terbentuknya negara kesatuan Jepang yang modern (sebelum tahun 1870an), Jepang adalah negara desentralisasi, di mana tiap daerah memiliki budaya khas lokal; di samping itu, masing-masing kelas sosial memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda pula. Sedangkan negara Jepang yang kita kenal sekarang adalah negara kesatuan dengan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial yang jauh lebih kecil; ini adalah hasil dari upaya pemerintah dalam menghapus (secara paksa) budaya lokal melalui rekayasa dan sosialisasi ‘budaya nasional’, dan pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja untuk memperkecil kesenjangan sosial antar kelas (mengenai pembangunan ekonomi untuk memperkecil kesenjangan sosial, akan dibahas pada tulisan lain).

1. Western shock: budaya ‘tradisional’ Jepang = terkebelakang dan ‘tidak beradab’

Pada akhir tahun 1860an, pemerintah yang melarang interaksi rakyatnya dengan bangsa-bangsa Barat, tumbang, digantikan oleh rezim baru yang proaktif menyerukan kepada rakyat agar belajar dari Barat.

Pada bulan April 1868, pemerintah baru atas nama kaisar mengumumkan kebijakan 5 pasal kepada para pemimpin daerah, yaitu:

  1. Masalah-masalah nasional harus dibahas bersama dengan semua pihak sebelum diambil keputusan
  2. Semua lapisan masyarakat harus kompak dalam memajukan ekonomi negara
  3. Pejabat, militer dan rakyat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh

    ada yang lalai

  4. Kebiasaan-kebiasaan buruk selama ini harus dihapuskan berdasarkan prinsip keadilan universal
  5. Proaktif menimba ilmu ke mancanegara, agar negara Jepang berjaya

Pasal 4 dan pasal 5 menunjukkan pandangan penguasa, bahwa kebiasaan (‘budaya’) pada rakyat Jepang selama ini adalah ‘kebiasaan buruk’ dan harus dihapuskan; dan bahwa rakyat Jepang harus aktif ‘belajar ke mancanegara’, yaitu belajar dari negara-negara lain (=Barat).

Slogan yang didengungkan adalah ‘menciptakan Jepang yang beradab’. Ini mengisyaratkan bahwa budaya di Jepang pada waktu itu dianggap ‘tidak beradab’.

Pada kenyataan, pada tahun 1870an dan 1880an, budaya Barat (makanan dan pola pakaian) banyak ditiru oleh rakyat Jepang, terutama kaum urban. Sebelum 1860an, makan daging sapi dilarang di Jepang, karena dilarang dalam ajaran agama Budha. Setelah melihat orang-orang Barat yang datang ke Jepang begitu sehat, tinggi besar dan bersih, dan ternyata mereka makan daging sapi, maka orang Jepang pun mulai makan daging sapi, dan menciptakan menu yang diberi nama sukiyaki (sekarang dianggap makanan tradisional Jepang). Pakaian ala Barat pun mulai digandrungi; banyak orang memaksakan diri untuk berpakaian ala Barat, demi tampil ‘beradab’.

Dalam hal model rambut, setelah memasuki tahun 1870an, hampir semua laki-laki sudah memotong rambut menjadi pendek, layaknya laki-laki Barat. Tetapi kaum perempuan masih banyak yang tampil dengan sanggul ala Jepang. Pemerintah dan tokoh masyarakat berusaha mensosialisasikan sanggul model Barat yang dianggap lebih ‘beradab’. Pada tahun 1885, seorang dokter dari angkatan darat Jepang bersama seorang wartawan surat kabar ekonomi (keduanya laki-laki), berinisiatif mendirikan Asosiasi Sanggul Rambut Perempuan, dan mengusulkan agar kaum perempuan Jepang beralih ke model sanggul ala Barat, atau membuat sanggul ala Jepang menjadi lebih sederhana.

Pada waktu yang hampir bersamaan, model sanggul rambut ala Barat mulai digandrungi oleh kaum wanita urban dari kalangan orang kaya dan keluarga pejabat. Akibatnya, permintaan akan tenaga penyanggul profesional (hampir semuanya perempuan) meningkat; ada penyanggul dengan keahlian yang tinggi sehingga berpenghasilan lebih tinggi daripada gaji menteri. Profesi penyanggul rambut, yang sebelumnya dianggap pekerjaan hina, menjadi profesi yang diminati, bahkan oleh perempuan dari keluarga kelas menengah. Pada tahun 1885, di Tokyo didirikan Asosiasi Sanggul Wanita, sebagai forum untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan model sanggul, penggunaan minyak rambut pada saat membuat sanggul, dan sebagainya.

Di bidang seni teater, pemerintah menganggap kabuki (teater rakyat) tidak layak dijadikan ‘seni teater nasional’, karena ceritanya terlalu vulgar (porno) dan tidak ada gedung pementasan yang megah. Atas inisiatif pemerintah dan didukung oleh dunia usaha, pada tahun 1886 didirikan Asosiasi Reformasi Teater; gedung teater yang megah, layaknya opera house di Eropa, didirikan di Tokyo, dengan skenario cerita yang disusun sedemikian rupa sehingga terkesan ‘anggun’; pementasan disaksikan oleh kaisar, sehingga status kabuki ditingkatkan menjadi ‘seni teater nasional’.

2. Rekayasa ‘budaya tradisional’ yang unggul

Memasuki tahun 1890, seiring dengan kemajuan yang telah dicapai, seperti disahkannya konstitusi, diberlakukannya sistem parlemen dan kemajuan di sektor industri, pemerintah dan kaum intelektual

Jepang menganggap sudah waktunya Jepang tidak melulu meniru dan menyerap budaya Barat, tetapi harus mulai ‘menciptakan’ budaya nasional Jepang, untuk diperkenalkan ke luar negeri, dan ditanamkan kepada rakyat di dalam negeri.

Diplomasi ‘Bushido’

Pada tahun 1900, di Amerika Serikat terbit buku berjudul Bushido: The Soul of Japan karya Nitobe Inazo (1862-1933). Ia lahir dari keluarga kelas Bushi (samurai), tetapi pada tahun 1868, ketika ia berusia 6 tahun, terjadi pergantian penguasa di Jepang, dan kelas Bushi dihapuskan. Ketika usia 9 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya, datang ke Tokyo dan mulai belajar bahasa Inggris; pada tahun 1877, ketika berusia 15 tahun, ia belajar ilmu pertanian di universitas yang didirikan oleh misionaris Protestan dari Amerika, dan masuk Kristen (nama baptis: Paulus). Pada tahun 1884, di usia 22 tahun, ia berangkat ke Amerika dan belajar ilmu ekonomi di universitas Johns Hopkins, dan masuk klub kaum Quakers. Setelah lulus, ia pergi ke Jerman untuk belajar ilmu ekonomi pertanian. Setelah menyelesaikan studi, ia menikah dengan perempuan Amerika dan kembali ke Jepang untuk mengajar di universitas.

Dari riwayat singkat di atas, jelas bahwa pendidikan yang membentuk karakter Nitobe adalah pendidikan modern dan Kristen. Dan sebagaimana diakuinya sendiri, ia sebenarnya tidak begitu tahu mengenai apa itu bushi atau bushido (jalan hidup bushi).

Lalu, mengapa ia tertarik atau terdorong untuk menulis buku tentang bushido?

Jawabannya ada pada bagian Kata Pengantar dari buku tersebut. Disebutkan bahwa pada tahun 1889, Nitobe bertemu dengan Emile Louis Victor de Laveleye, seorang ekonom Belgia. Laveleye bertanya ke Nitobe: apa agama bangsa Jepang? Nitobe menjawab: tidak ada. Laveleye terkejut dan berseru: Tidak ada pendidikan agama! Lalu bagaimana pendidikan moral diberikan? Pertanyaan dari Laveleye, dan di kemudian hari, pertanyaan yang sama dari istrinya (orang Amerika), mendorong Nitobe untuk berusaha ‘mencari’ landasan moral bagi bangsa Jepang.

Jawaban yang ditemukannya adalah bushido, yaitu jalan hidup para bushi, kelompok yang menempati kelas paling atas dalam hierarki masyarakat feodal di Jepang (s/d 1868). Menurut Nitobe, bushi di Jepang memiliki panduan moral yang sama dengan panduan moral pada kelas ksatria (chivalry) di Eropa pada abad pertengahan.

Sumber ajaran bushido, menurut Nitobe, adalah ajaran agama Budha dan ajaran Konfusianisme; dalam paparannya mengenai ajaran bushido, Nitobe banyak mengutip ayat-ayat dari perjanjian baru dan kata-kata mutiara dari para tokoh Eropa, sebagai pembanding, untuk menunjukkan esensi dari bushido sebenarnya sama dengan ajaran dalam Kristen dan semangat Eropa.

Buku ini bukan karya ilmiah, karena tujuannya adalah menyakinkan bangsa-bangsa Barat, bahwa Jepang adalah bangsa yang beradab, sama seperti bangsa-bangsa Barat. Citra bushi (samurai) yang dipaparkan dalam buku ini adalah hasil rekayasa Nitobe.

Di kemudian hari, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan diterbitkan di Jepang, para ahli mengkritisi buku tersebut, karena citra bushido yang dipaparkan, tidak jelas bersumber pada dokumen apa. Tetapi, terlepas dari rekayasa (istilah yang lebih sadis: kebohongan), buku tersebut telah memainkan peran yang menentukan bagi negara Jepang di dunia internasional di awal abad ke-20.

Pada tahun 1904-1905, Jepang berperang dengan Rusia untuk memperebutkan pengaruh di semenanjung Korea dan wilayah di China utara (Manchuria). Ini merupakan perang pertama antara bangsa Barat (Rusia) melawan bangsan non-Barat (Jepang). Pemerintah Jepang merasa perlu melakukan upaya diplomasi untuk menarik simpatik negara-negara adidaya (Inggris dan Amerika), agar berpihak kepada Jepang. Dan media yang digunakan adalah buku karya Nitobe dalam bahasa Inggris ini.

Pemerintah Jepang mengutus Suematsu Kencho dan Kaneko Kentaro, masing-masing ke Inggris dan Amerika. Di Inggris, upaya Suematsu berhasil, karena memang Inggris merupakan sekutu Jepang pada perang tersebut, sehingga pemberitaan media di Inggris cenderung mendukung Jepang. Di samping itu, Inggris baru saja (pada tahun 1900) berperang dengan Belanda memperebutkan wilayah

Afrika Selatan (Perang Boer), di mana Inggris menang tapi dengan susah payah. Media dan pemerintah cenderung menyalahkan para serdadu yang kurang semangat patriotisme. Dalam kondisi seperti itu, buku Bushido karya Nitobe seakan-akan memberi panutan kepada para pemuda Inggris, agar meniru semangat patriotisme ala Bushido.

Di Amerika, Kaneko mengunjungi presiden Theodore Roosevelt, yang kebetulan merupakan teman kuliahnya di universitas Harvard. Presiden Roosevelt terharu membaca buku Bushido, dan rasa simpatiknya terhadap ‘jiwa ksatria’ Jepang ala bushido, disampaikan ke media. Dengan demikian, pemberitaan media Amerika mengenai jalannya perang Jepang Rusia, cenderung berpihak pada Jepang; dan pada tahun 1905, Presiden Roosevelt berperan menengahi pertikaian Jepang-Rusia dengan mengundang wakil dari kedua negara tersebut untuk bertemu di Amerika. Dalam negosiasi naskah perjanjian perdamaian Jepang-Rusia, presiden Roosevelt menekan Rusia, sehingga perjanjian tersebut tidak merugikan Jepang.

Atas jasa pihak Amerika tersebut, pada tahun 1912, walikota Tokyo waktu itu, Ozaki Yukio, menghadiahkan 3.000 batang tunas pohon sakura kepada kota Washington D.C., yang kemudian di tanam di sepanjang tepi sungai Hudson di kota tersebut. Hingga sekarang, pada pertengahan Maret sampai pertengahan bulan April tiap tahun, di kota Washington D.C. diselenggarakan festival sakura, yang menjadi obyek wisata utama kota tersebut, sekaligus simbol persahabatan Jepang-Amerika.

Diplomasi ‘bushido’ berhasil mengangkat pamor Jepang di antara negara-negara adidaya waktu itu. Dan mungkin karena telah diterima dan disambut di negara-negara adidaya tersebut, maka negara- negara berkembang, seperti Indonesia, juga cenderung menelan bulat-bulat argumen di dalam buku tersebut.

3. Rekayasa budaya ‘tradisional’ Jepang sebagai penangkal radikalisme

Pada tahun 1894-1895, Jepang berperang dengan Cina dan menang, sehingga memperoleh pampasan perang yang setara dengan kira-kira 4 kali APBN Jepang waktu itu; selain itu, pulau Taiwan menjadi tanah jajahan Jepang (=pasar bagi produk industri). Dana dari pampasan perang tersebut dijadikan modal untuk membangun industri, sehingga pasca kemenangan perang, Jepang memulai revolusi industri. Industrialisasi memicu kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Pada waktu yang bersamaan, paham sosialisme yang berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-19, mulai masuk ke Jepang, dan mendapat simpatik dari kaum intelektual. Aksi protes mulai marak.

Pada tahun 1901, para tokoh sosialis Jepang mendirikan Partai Sosial Demokrat. Partai yang merupakan partai sosialis pertama di Jepang ini, dinyatakan sebagai partai terlarang, 2 hari setelah didirikan, dengan alasan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pada tahun 1904-1905, Jepang berperang dengan Rusia; biaya perang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, setara dengan sekitar 7 kali APBN, dan diperoleh dengan menaikkan pajak di dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Setelah perang berakhir, Jepang tidak memperoleh pampasan perang sepeser pun dari pihak Rusia. Akibatnya, kemenangan atas Rusia justru menyisakan beban hutang negara, yang harus ditanggung oleh rakyat melalui pajak.

Kesulitan hidup memicu rasa frustrasi, dan kondisi psikologis ini mudah dimanfaatkan oleh partai politik untuk agitasi massa. Selain kelompok sosialis, sejak tahun 1890an di Jepang telah didirikan beberapa partai politik, yang berupaya menjatuhkan pemerintah dengan jalan menghasut massa.

Untuk meredam ketidakpuasan rakyat dan mencegah menguatnya barisan oposisi, pada tahun 1906, para pejabat kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pelaku bisnis, mendirikan Asosiasi Hotoku Nasional. Hotoku secara harafiah artinya ‘balas budi’, yaitu prinsip bahwa kita harus selalu bersyukur dan bekerja keras untuk membalas budi baik dari dewa dan orang-orang di sekitar kita.

Ide tersebut berasal dari seorang petani yang hidup di abad ke-19, yaitu Ninomiya Sontoku (1787- 1856). Semasa hidupnya, sungai di desanya meluap sehingga sawah tergenang dan panen gagal. Ninomiya memanfaatkan tanah yang tidak tergenang untuk menanam sayur, rajin bekerja dan hidup

hemat, sehingga berhasil bangkit dari keterpurukan. Setelah itu, ia membantu warga di desa-desa sekitarnya untuk mengembangkan pertanian dan ekonomi lokal, dan menyebarluaskan semangat hidup hemat, rajin bekerja dan menabung. Konon semasa hidupnya, ia telah membantu pemulihan pertanian dan perekonomian di lebih dari 600 desa.

Figur Ninomiya yang tidak menggerutu apalagi menuntut ke penguasa, kerja keras, hidup hemat, rajin menabung dan suka membantu orang lain, menarik perhatian pemerintah pusat. Pada tahun 1906, bertepatan dengan 50 tahun meninggalnya Ninomiya, tokoh ini diangkat menjadi panutan nasional. Pengenalan tokoh Ninomiya melalui buku teks SD (waktu itu wajib belajar sampai lulus SD), dan patung Ninomiya yang berjalan sambil memikul kayu bakar dan membaca (jaman itu di desa belum ada mobil, jadi tidak mungkin kesrempet) dipampang di halaman SD di seluruh Jepang.

Asosiasi Hotoku Nasional menyelenggarakan seminar penyuluhan di desa-desa di seluruh Jepang. Selain menekankan semangat berdikari dan saling menolong, juga dilakukan sosialisasi cara-cara konkrit untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, menciptakan pekerjaan sampingan seperti kerajinan tangan, untuk menambah penghasilan.

Diangkatnya figur Ninomiya sebagai tokoh panutan nasional dan sosialisasi semangat ‘hotoku’ secara nasional, menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20, pemerintah Jepang berusaha keras mengarahkan rakyatnya, dari ‘malas, boros, suka protes, selalu ingin tergantung pada pemerintah’ menjadi rakyat yang rajin, hemat, pandai bersyukur dan mandiri. Tentu saja gerakan hotoku ini tidak berhasil dalam waktu singkat. Tetapi berkat usaha pejabat pemerintah pusat maupun pemda serta tokoh masyarakat yang berkesinambung dan menjangkau seluruh rakyat Jepang (terutama melalui pendidikan SD), terbentuklah persepsi bahwa ‘rajin, hemat, menjunjung tinggi keharmonisan dan mandiri) adalah ‘budaya tradisional’ Jepang.

4. Rekayasa dan Sosialisasi ‘tradisi nasional’

Krisis berikutnya melanda Jepang ketika pecah perang dunia pertama (disebut perang Eropa, karena medan perang hanya terbatas di daratan Eropa saja). Selama perang, produksi industri di negara-negara Eropa terhenti, karena tenaga kerja dikerahkan sebagai serdadu ke medan perang. Akibatnya, pasar produk industri di Asia, diambil alih oleh industri Jepang.

Selama masa perang (1914-1918), industri tekstil, logam, kimia dan sektor jasa seperti perbankan dan pengangkutan berkembang pesat, dan lahirlah kelas orang kaya baru dengan gaya hidup yang di luar kewajaran. Pada saat yang bersamaan, inflasi yang tinggi menyebabkan warga yang bekerja di sektor pertanian jatuh miskin; mereka berusaha mencari penghasilan tambahan dengan menjadi buruh di pabrik, namun upah yang diterima tetap tergerus inflasi, sehingga kaum buruh dan petani tetap miskin. Akibatnya, kesenjangan sosial antara orang kaya baru dengan kaum miskin semakin mencolok, sehingga semakin memicu konflik sosial.

Kondisi domestik ini diperburuk oleh faktor eksternal, di mana pada tahun bulan Oktober 1917, pecah revolusi di Rusia dan lahir negara komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Berita ini dengan cepat tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Jepang, dan menginspirasi gerakan radikal.

Pada tahun 1918, pemerintah negara-negara Barat mengirim pasukan untuk menjatuhkan rezim komunis Uni Soviet; dengan harapan jika pemerintahan komunis Uni Soviet runtuh, maka pengaruh paham komunisme akan hilang. Pada bulan Januari 1918, tersebar desas desus bahwa pemerintah Jepang juga akan mengirim pasukan ke Siberia. Ini memicu keresahan massa, karena dengan mengirimkan pasukan ke luar negeri, pemerintah juga akan mengangkut pangan, terutama beras, sebagai logistik untuk pasukan. Dan itu berarti persediaan beras di pasar akan berkurang, yang tentunya akan semakin memicu kenaikan harga beras. Pada kenyataanya, dalam waktu sekitar setengah tahun, dari Januari hingga Juli 1918, harga beras naik sampai menjadi 2 kali lipat.

Kegelisahan terutama melanda masyarakat urban miskin, nelayan dan pekerja tambang, karena mereka harus membeli semua kebutuhan sandang pangan, yang harganya semakin membumbung akibat inflasi; sedangkan penghasilan mereka jauh dari mencukupi.

Mahalnya harga beras memicu kemarahan rakyat terhadap toko beras. Mereka menuduh pemilik toko beras sengaja menimbun beras sehingga persediaan di pasar semakin menipus dan harga semakin mahal. Pada bulan Agustus 1918, di desa nelayan di Jepang barat, ibu-ibu nelayan melakukan aksi menjarah toko beras dan menyerang kantor polisi (polisi dituduh melindungi pemilik toko beras). Aksi ini disorot oleh media massa, dan dalam waktu singkat, aksi penjarahan toko beras menjalar sampai ke hampir seluruh pelosok Jepang. Peristiwa ini dikenal sebagai ‘huru hara beras’ ini, memaksa pemerintah mengerahkan polisi dan tentara untuk menghalau massa penjarah. Pada tanggal 31 Agustus, perdana menteri mengundurkan diri.

Dari peristiwa Huru Hara Beras tersebtu, pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa akibat dari dampak ideologi sosialisme, kesadaran hak pada rakyat semakin kuat, dan rakyat sudah tidak segan lagi protes demi kepentingan diri sendiri, tanpa sungkan terhadap pandangan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus ‘mengarahkan’ rakyat agar ‘menjunjungi tinggi budaya tradisional Jepang’ yang ‘mengutamakan kepentingan umum’. Untuk itu, pemerintah merekayasa serangkaian ‘budaya tradisional’ dan melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada bulan Maret 1919, menteri dalam negeri Jepang mengumumkan dimulainya kampanye nasional untuk membina ketahanan nasional (Movement for the Cultivation of National Strength). Agenda-agenda yang dicanangkan dalam kampanye tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Membina kesadaran akan tujuan nasional serta kesadaran berbangsa dan bernegara
  2. Membina jiwa mandiri, rasa tanggung jawab sosial dan semangat untuk berkorban
  3. Membina rakyat agar terus belajar, sehingga mampu mengikuti kemajuan dunia
  4. Membina hubungan sosial yang harmonis dan saling menolong; mencegah tindakan yang

    gegabah

  5. Membangun tradisi rajin bekerja dan hidup hemat, agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan

Agenda-agenda tersebut menunjukkan pandangan pemerintah Jepang terhadap rakyat waktu itu, yaitu tidak mempunyai kesadaran sebagai warganegara, tidak punya rasa tanggung jawab sosial, malas belajar, egois dan suka bertindak gegabah, serta hidup miskin karena malas dan boros.

Agenda ke-5, yaitu himbauan untuk rajin bekerja dan hidup hemat, sebenarnya melanjutkan tema kampanye yang telah dimulai sebelumnya, yaitu local improvement movement (1909). Ini merupakan agenda nasional yang berkesinambungan sampai dengan tahun 1970an, yaitu ketika Jepang telah menjadi raksasa ekonomi dunia.

Poin utama dari kampanye sejak tahun 1919 adalah pada sosialisasi ‘budaya nasional’ sebagai upaya menangkis paham radikal (=sosialisme).

Sebagaimana telah dibahas pada bab mengenai agama, sejak tahun 1919, pemerintah mensosialisasikan kuil Shinto (jinja) sebagai pusat komunitas masyarakat. Semua ritual penting dalam kehidupan warga, seperti acara syukuran kelahiran dan syukuran ketika anak mencapai usia 3, 5 dan 7 tahun, upacara pernikahan, upacara pelepasan ke medan perang (s/d tahun 1945) dan upacara penyambutan serdadu yang pulang dari medan perang, dilangsungkan di jinja (Untuk menyemangati generasi muda Jepang yang patah semangat pasca kekalahan perang, pada bulan Januari 1946, ormas pemuda ‘merekayasa’ upacara perayaan hari dewasa; pemuda-pemudi yang sudah genap berusia 20 tahun dan belum merayakan ulang tahun ke-21, dikumpulkan di jinja, untuk bersama-sama ‘disahkan’ sebagai orang dewasa. Ritual ini terus berlangsung sampai sekarang, tetapi lokasi perayaan sudah dipindahkan ke balai kota / balai desa).

Ritual-ritual dalam ibadah di jinja pun ditetapkan oleh pemerintah dan disosialisasikan sejak tahun 1919. Misalnya, tata cara ibadah di jinja, busana laki-laki dan wanita pada upacara pernikahan, format ketika melakukan ibadah berjamaah, dan sebagainya.

Dengan demikian, ritual-ritual yang sebelumnya bersifat privat (internal keluarga) berubah menjadi bersifat komunal. Keaneka-ragaman tradisi tiap daerah (desa) diseragamkan secara nasional; kesenjangan antar kelas sosial yang berpotensi memicu konflik komunal, dapat diminimalisir, karena terciptanya rasa ‘kebersamaan’.

Memasuki era 1920an, seiring dengan meningkatnya pergaulan Jepang dengan dunia internasional (=Barat), banyak tokoh masyarakat yang menyadari bahwa kehidupan (=sandang, pangan, papan) rakyat Jepang pada umumnya masih ‘kurang berbudaya’. Pada tahun 1920, pencetus paham demokrasi di Jepang, Yoshino Sakuzo, bersama novelis ternama Arishima Takeo dan peneliti ilmu rekreasi, Morimoto Atsukichi, mendirikan Lembaga Penelitian Kehidupan yang Berbudaya. Mereka menerbitkan majalah dan mengadakan tour keliling Jepang untuk memberi ceramah, dengan tujuan sosialisasi pola hidup yang berbudaya (modern dan rasional) kepada masyarakat luas, terutama masyarakat urban. Argumen mereka adalah bahwa sekarang Jepang sudah menjadi negara maju, sehingga rakyat juga harus mengubah pola hidup menjadi ‘berbudaya’ sebagaimana layaknya rakyat negara maju (lihat bab mengenai ‘reformasi pola hidup’ dalam buku ini).

Salah satu faktor yang mendorong upaya sosialisasi ‘hidup berbudaya’ tersebut, adalah disahkannya UU Imigrasi di Amerika, yang melarang imigran dari Jepang. Banyak pihak di Jepang mengecam UU tersebut sebagai bentuk diskriminasi rasial, namun sekelompok intelektual Jepang (terutama yang pernah tinggal di negara-negara Barat) menganggapnya lumrah, karena sikap dan pola hidup orang Jepang pada umumnya masih ‘tidak berbudaya’. Oleh karena itu, mereka berusaha mengarahkan masyarakat Jepang agar mengubah pola hidup menjadi ‘berbudaya’ sebagaimana pada masyarakat di negara-negara Barat.

5. Lahirnya Budaya ‘tradisional’ Jepang: 1930an

Era 1930an, secara global, dimulai dengan resesi Amerika (1929) yang kemudian menjalar ke seluruh dunia. Kesulitan ekonomi dan semakin meluasnya pemikiran sosialisme akibat berkembangnya media massa, memicu semakin maraknya protes sosial oleh kaum tertindas (buruh, petani, pegawai yang kena PHK, penyewa rumah yang diusir oleh pemilik rumah, rakyat di tanah jajahan dan sebagainya). Hal yang sama juga terjadi di Jepang.

Kelompok yang paling ditakuti oleh pemerintah Jepang waktu itu adalah kelompok mahasiswa, karena mereka berkesempatan menyerap pengetahuan tentang perkembangan di negara-negara maju waktu itu, dan banyak di antara mereka terpengaruh oleh ideologi sosialisme. Selain itu, resesi dunia yang juga melanda Jepang, mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut, lapangan kerja berkurang, banyak sarjana menganggur. Amarah terhadap ketidakadilan sosial dan rasa frustrasi karena menjadi penganggur intelektual, menggiring para mahasiswa dan sarjana penganggur ke kubu anti pemerintah.

Menanggapi semakin maraknya protes anti pemerintah, pemerintah (pihak kepolisian, yang waktu itu bernaung di bawah kementerian dalam negeri) dan kaum intelektual pro pemerintah berupaya merekayasa ideologi dan budaya ‘tradisional’ Jepang, dan mengarahkan opini publik agar menjauhi sikap dan tindakan radikal (=asing).

5.1. ‘budaya nasional’ sebagai takdir

Salah seorang intelektual Jepang yang paling berpengaruh waktu itu adalah Watsuji Tetsuro, yang dipengaruhi oleh filsafat dan pemikiran Jerman. Setelah kembali dari studi di Jerman, ia menulis artikel mengenai dampak lingkungan alam terhadap manusia, yang dimuat secara berkala di majalah ilmiah populer dari tahun 1929-1935. Artikel-artikelnya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan, dengan judul Fudo – Observasi terhadap perilaku manusia. Fudo secara harafiah berarti angin dan tanah. Dalam buku tersebut, ia membagi iklim di dunia menjadi 3 kategori, yaitu daerah padang gurun, daerah padang rumput dan daerah 4 musim, dan menekankan bahwa karakter manusia pada tiap daerah ditentukan oleh iklim daerah tersebut. Argumen ini sekaligus menjadi ‘membenarkan’ tuduhan bahwa sosialisme yang lahir di daratan Eropa, tidak sesuai dengan budaya orang Jepang; yang sesuai dengan budaya orang Jepang adalah ideologi ‘asli’ Jepang, yang lahir di negeri Jepang.

Watsuji meminjam pemikiran ‘environmental determinism’ dari Friedrich Ratzel, seorang ahli geografi Jerman. Teori Ratzel tersebut, yang dibangun untuk ‘membuktikan’ supremasi bangsa-bangsa Eropa karena faktor iklim, sebenarnya sudah dibantah di dunia akademik di Eropa, dengan fakta kesamaan perilaku orang-orang Eropa, baik ketika masih tinggal di Eropa maupun setelah pindah ke daratan Amerika dan Australia, yang iklimnya jauh berbeda dengan iklim di Eropa (kita di Indonesia juga bisa membantah dengan ajukan fakta: Sumatra dan Papua iklimnya sama, tapi karakter manusia

beda). Tetapi di Jepang, teori Watsuji tersebut berhasil menyakinkan masyarakat Jepang, bahwa gerakan sosialisme (radikal) adalah ideologi asing yang tidak sesuai dengan budaya Jepang.

5.2. Promosi ‘budaya nasional’

Aksi protes oleh mahasiswa (yang berhaluan sosialisme) di Jepang mencapai puncaknya pada akhir era 1920an. Pemerintah (pihak kepolisian) melakukan penangkapan dan penahanan massal. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah menyadari bahwa untuk ideologi hanya dapat dibendung dengan ideologi tandingan. Pada tahun 1933, kepala kepolisian Jepang, Matsumoto Manabu, melobi para politisi dan pejabat tinggi di kementerian dalam negeri serta sejumlah pengusaha besar (sebagai donatur) untuk mendirikan Federasi Budaya Jepang (Nihon Bunka Renmei; NBR).

NBR melakukan serangkaian kegiatan untuk kampanye nasional ‘budaya Jepang’, seperti ceramah, forum diskusi, pelatihan kerja di pabrik, pembinaan koperasi, pemutaran film, pembagian pamflet, penerbitan buku dan sebagainya, untuk mensosialisasikan makna ‘budaya Jepang’ dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, NBR juga memberikan subsidi dana kepada organisasi wartawan, penggiat seni, guru, serikat pekerja dan sebagainya, dengan tujuan sosialisasi semangat Jepang (anti radikalisme).

Kementerian pendidikan pun aktif berperan dalam menangkis ideologi radikalisme dengan mendirikan Institut Penelitian Budaya Spiritual Nasional pada tahun 1932. Lembaga ini bertugas melakukan penelitian di bidang ilmu sejarah, linguistik, kesenian, filsafat, pendidikan, hukum, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan alam, dan menyusun suatu kerangka budaya spiritual nasional yang khas Jepang. Selain penelitian, lembaga ini juga bertugas memberi ‘penyuluhan’ kepada siswa sekolah menengah dan mahasiswa yang terpengaruh ideologi radikalisme (=sosialisme).

Promosi ‘budaya Jepang’ secara gencar oleh lembaga pemerintahan maupun ormas non pemerintah, dibarengi dengan kebijakan kontrol ekonomi oleh pemerintah (menciptakan lapangan kerja dan jaminan upah layak bagi karyawan), berhasil meredam radikalisme di kalangan generasi usia produktif. Energi yang tadinya diarahkan untuk gerakan anti pemerintah, berubah menjadi energi untuk mendukung pemerintah.

5.3. Diplomasi Budaya

Pada tahun 1931, militer Jepang menginvasi wilayah timur laut Cina (waktu itu disebut wilayah Manchuria). Liga Bangsa-bangsa (LBB) mengecam dan meminta Jepang untuk menarik pasukannya. Pemerintah Jepang menolak permintaan tersebut, dan pada tahun 1933, keluar dari di LBB.

Cina berusaha membangun opini publik di dunia internasional melalui LBB, agar negara-negara anggota LBB simpatik dan berpihak kepada Cina. Dengan keluarnya Jepang dari LBB, berarti Jepang kehilangan forum resmi untuk menangkis citra buruk yang dibangun oleh pemerintah Cina.

Pada tahun 1934, kementerian luar negeri Jepang mendirikan lembaga promosi budaya Jepang, yang diberi nama Asosiasi untuk Promosi Budaya Dunia (Kokusai Bunka Shinkokai; KBS). Organisasi ini dibentuk atas inisiatif sejumlah tokoh masyarakat Jepang yang berpendidikan Barat dan dekat dengan tokoh-tokoh dunia. Organisasi ini mengemban tugas memperkenalkan ‘budaya tradisional’ Jepang ke mancanegara, seperti menerbitkan majalah (dalam bahasa Inggris), mengirim guru untuk mengajarkan bahasa Jepang, dan menyelenggarakan ‘demo budaya Jepang’ seperti seni merangkai bunga, upacara minum teh dan mengenakan pakaian tradisional Jepang.

Selain KBS, organisasi NBR divisi luar negeri juga menerbitkan majalah untuk memperkenalkan ‘budaya tradisional’ Jepang, termasuk ideologi dan mitos Jepang. Majalah tersebut diberi nama Cultural Nippon, memuat artikel-artikel tentang kebijakan politik, ekonomi, budaya serta legenda Jepang; semua artikel ditulis dalam bahasa Inggris atau Perancis atau Jerman. Cultural Nippon dikirim ke manca negara, termasuk Hindia Belanda. Koleksi majalah ini ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Dalam majalah Pujangga Baru terbitan tahun 1935, terdapat artikel yang memperkenalkan budaya Jepang dengan mengutip artikel dari Cultural Nippon.

6. Perang Asia Pasifik sebagai Perang Budaya

Pada tanggal 8 Desember 1941, armada perang angkatan laut Jepang membom Pearl Harbour, pangkalan angkatan laut Amerika di kepulauan Hawaii, menyatakan perang terhadap Amerika, Inggris, Belanda dan Cina (America, British, China, Dutch; disingkat ABCD), dan mengirim pasukan untuk menduduki kawasan Asia Tenggara.

Dalam wacana publik di dalam negeri Jepang, perang Jepang dengan ABCD (telah diantisipasi sejak pertengahan 1930an) adalah perang antara kubu budaya Barat dengan kubu budaya Timur. Pemerintah mengklaim bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, dan oleh karenanya, bangsa Jepang berkewajiban untuk menjadi panutan bagi bangsa-bangsa Asia lainnya.

Catatan: Cina dituduh sudah kehilangan roh budaya Timur, sehingga memusuhi Jepang dan berpihak pada Amerika; pada periode 1942-1945, penguasa militer Jepang mendirikan lembaga propaganda di Indonesia, yaitu Keimin Bunka Shidosho; nama lembaga tersebut dalam bahasa Indonesia adalah Pusat Kebudayaan.

Slogan nasional tersebut dijabarkan dalam bentuk konkrit berupa panduan untuk semakin rajin bekerja dan hidup hemat, dan bertingkah laku sopan layaknya rakyat negara maju. Pemerintah membentuk panitia penyelidikan etiket nasional, dan menyusun buku pedoman etiket untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Buku pedoman etiket tersebut kemudian direvisi dan diterbitkan pada tahun 1941. Dalam buku tersebut dicantumkan etiket (tata krama) dalam kehidupan sehari-hari, lengkap dengan gambar ilustrasi, seperti:

  1. posisi yang benar ketika berdiri, duduk, berjalan (jangan celingak celinguk, jangan menginjak atau melangkahi pembatas jalan), membungkuk memberi hormat, memberi hormat sambil duduk bersila
  2. tata cara ibadah di jinja (ketika ibadah sendiri dan ketika ibadah berjamah; ketentuan busana yang dikenakan pada saat ibadah), tata cara ibadah di kuil Budha
  3. tata cara bersalaman, penggunaan kata-kata sapaan, sikap ketika menerima barang dari orang lain, etiket ketika menerima sertifikat dalam acara resmi
  4. tata cara berpakaian ala Barat yang benar di setiap musim untuk laki-laki dan perempuan (di Jepang ada 4 musim)
  5. tata cara memberi hormat ketika lewat di depan istana dan ketika memberi hormat kepada foto kaisar, memasang bendera nasional (di pintu gerbang rumah), tata cara meneriakkan kata ‘banzai’ (hidup!)
  6. tata cara memberi salam hormat kepada orang tua dan para tetangga
  7. etiket di sekolah: ucapkan salam kepada guru dan kakak kelas ketika tiba di sekolah dan ketika

    akan pulang

  8. etiket dalam pergaulan: jangan sembarangan menyentuh barang milik orang lain, barang yang

    kita pinjam harus dikembalikan secepatnya

  9. etiket: jangan merias wajah atau ganti pakaian di tempat umum, harus berpakaian rapi ketika

    bepergian

  10. etiket di instansi umum: sebelum masuk ruangan harus mengetuk pintu dan minta izin terlebih

    dulu, berdiri memberi hormat ketika ada sesepuh yang baru masuk ke ruangan, tidak boleh duduk sebelum dipersilakan untuk duduk, tidak boleh duduk sebelum sesepuh duduk, tidak boleh berjalan di depan sesepuh,

  11. tata cara waktu makan: cara memegang sumpit dan mangkok nasi yang benar, cuci tangan sebelum makan
  12. etiket ketika bertamu ke rumah orang lain: datang pada hari dan jam yang telah disepakati; hindari berkunjung ke rumah orang lain pada pagi hari, malam hari dan jam makanl jangan berkunjung di hari minggu atau hari raya; jangan berkunjung terlalu lama, jangan menyentuh atau mengomentari perabot pemilik rumah
  13. etiket ketika menerima tamu: jangan memperlihatkan rasa tidak senang atau bosan, jangan melipat tangan di depan dada atau memasukkan tangan ke dalam saku baju, jangan memarahi anggota keluarga kita di depan tamu
  14. etiket dalam menulis surat, seperti surat ucapan selamat, surat ucapan belasungkawa; perhatikan warna amplop dan kertas surat
  1. etiket dalam komunikasi via telpon: bicara seperlunya saja; bila berbicara dengan sesepuh, tunggu sampai lawan bicara kita meletak
  2. etiket ketika menghadiri acara perayaan pernikahan dan ketika melayat
  3. etiket dalam pergaulan: saling menyapa ketika berpapasan dengan tetangga; jangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenangan tetangga, jangan menyebarkan gosip tentang

    tetangga; kalau ada acara RT, jangan datang terlambat

  4. etiket ketika berada di tempat umum (balai desa, perpustakaan, rumah sakit, restoran, bioskop):

    jangan berbicara dengan suara keras, jangan memanggil-manggil orang yang berada di jarak jauh, pura-pura tidak melihat ketika ada orang lain berbuat keliru (jangan mengejek atau menasihati), jangan mengintip atau menyimak percakapan orang-orang yang tidak kita kenal, jangan berbisik, jangan bersenda gurau atau keluar ruangan ketika acara ceramah sedang berlangsung, jangan masuk ke ruang bioskop atau teater ketika pertunjukan sedang berlangsung

  5. etiket dalam berlalu lintas: patuhilah rambu-rambu lalu lintas, jangan buang sampah dan jangan meludah di jalan, jangan merusak tanaman di pinggir jalan, jangan berlari atau bersiul atau berbicara dengan suara keras di jalan, jangan berjalan sambil melipat tangan di dada atau memasukkan tangan ke dalam saku baju, jangan ngobrol atau basa basi terlalu lama di jalan, jangan berjalan sambil makan, beri hormat kepada sesepuh (guru) jika berpapasan di jalan,
  6. etiket dalam berkendaraan umum: antri waktu membeli karcis, jangan saling mendorong ketika naik atau turun, jangan menaruh barang bawaan di tempat duduk atau di lantai, jangan membawa barang yang berukuran besar atau yang mengganggu penumpang lain, beri tempat duduk kepada lansia dan penyandang cacat, minta izin dulu ke penumpang lain sebelum membuka atau menutup jendela, jangan merokok atau makan di dalam kendaraan umum
  7. etiket ketika menghadiri rapat: penyelenggara mempersiapkan dengan baik sehingga tidak mengecewakan warga yang hadir, setelah menerima undangan harus segera memberitahu apakah akan hadir, jika sudah menyatakan akan hadir tapi mendadak ada urusan lain maka harus segera beritahu, hadir 10 menit sebelum acara dimulai, jangan keluar dari ruang rapat ketika rapat masih berlangsung, jika terpaksa keluar ruangan maka usahakan tidak membuat gaduh, minta izin ke ketua rapat sebelum bicara, bicara dengan singkat dan langsung pada inti masalah supaya mudah dimengerti

Terlihat jelas bahwa apa yang kita kenal dan kagumi sebagai ‘budaya Jepang’ sekarang, ternyata masih disosialisasikan di tahun 1941. ‘Budaya Jepang’ yang kita kagumi, seperti tepat waktu, sopan, ramah, selalu berusaha untuk tidak mengganggu kepentingan orang lain dan sebagainya, adalah ‘budaya’ yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang sebagai ‘budaya pemimpin Asia’, dan rakyat Jepang, sebagai rakyat dari negera yang menjadi pemimpin Asia, telah diarahkan untuk mewujudkan ‘budaya Jepang’ tersebut. Hasil dari upaya pengarahan oleh pemerintah tersebut, adalah masyarakat Jepang sekarang (di awal abad ke-21) dengan ‘budaya Jepang’ yang kita kagumi.

7. Gerakan membangun ‘negara berbudaya’ pasca perang

Pasca kekalahan dalam Perang Dunia kedua, generasi muda Jepang banyak yang merasa frustrasi dan mengalami krisis identitas. Dan sampai dengan akhir tahun 1950an, sebagian besar rakyat Jepang, terutama mereka yang tinggal di desa dan yang bekerja sebagai buruh di pabrik, masih hidup dalam kemiskinan. Mereka berasal dari keluarga kurang mampu, dengan tingkat pendidikan lulus sekolah menengah. Di desa, mereka hidup di lapisan paling bawah dari hierarki sosial, karena masyarakat desa yang feodal belum bisa menghargai pendapat dan aspirasi anak-anak muda, terutama perempuan. Di pabrik, mereka tidak punya prospek untuk promosi karena latar belakang pendidikan. Akibatnya, rasa tidak puas pada generasi muda tersebut berpotensi memicu gerakan sabotase, bahkan radikalisme.

Para sosiolog dan praktisi di dunia pendidikan berusaha menyemangati generasi muda dengan mengadakan gerakan ‘life-record’, yaitu mendatangi pabrik dan desa, mengajak dan mengajari buruh dan petani untuk mencatat pengalaman hidup sehari-hari; kesulitan yang dihadapi, ketidakpuasan terhadap status quo, harapan dan impian, semua dicatat; dengan mencatat dan membaca kembali catatan sendiri, akan jelas apa sebenarnya yang dikeluhkan dan diharapkan. Setelah mencatat, mereka diajak untuk saling tukar catatan pribadi dengan rekan-rekan (sesama buruh atau sesama petani). Dengan membaca catatan orang lain, akan diketahui bahwa ternyata dirinya tidak menderita sendirian. Dan

dengan mengetahui bahwa orang lain juga menghadapi masalah yang sama dengan dirinya, maka beban batin dan rasa putus asa akan sedikit banyaknya berkurang.

Kemudian, mereka diajak untuk merenungkan, usaha apa yang dapat dilakukan sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan untuk mencapai cita-cita. Dan dengan bertukar catatan, sejumlah individu yang menghadapi masalah yang sama akan merasa senasib sependeritaan, dan akan terjalin solidaritas di antara mereka untuk bersama-sama berusaha mengatasi masalah bersama, dan mengupayakan hari depan yang lebih baik.

Prinsip yang dicanangkan dalam gerakan ini adalah bahwa individu harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih dewasa. Dan itu semua dapat dicapai melalui usaha dari individu itu sendiri. Jika tiap individu berusaha untuk mengubah dirinya sendiri, maka niscaya masyarakat secara keseluruhan akan berubah ke arah yang lebih baik.

Gerakan ini mulai surut setelah memasuki tahun 1960an, yaitu ketika Jepang memasuki era pertumbuhan ekonomi tinggi. Warga desa usia produktif berbondong-bondong pindah ke kota dan bekerja di pabrik, di mana upah kesejahteraan hidup semakin meningkat. Sarana rekreasi dan pendidikan luar sekolah (perpustakaan, museum, ceramah umum di balai kota / balai desa) juga semakin memadai, sehingga kesejahteraan hidup jasmaniah maupun rohaniah terpenuhi.

Catatan penutup

Seringkalinya kita mendengar pujian bahwa ‘Jepang berhasil menjadi negara modern tanpa meninggalkan budaya tradisionalnya’. Pendapat ini lahir dari asumsi bahwa setiap bangsa memiliki budaya tradisional, dan sayang sekali kalau ditinggalkan. Karena modernisasi (sama halnya dengan globalisasi) adalah proses penyeragaman, sehingga setelah modernisasi = penyeragaman, yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lain adalah budaya pra modern = budaya tradisional masing- masing.

Perjalanan sejarah Jepang membuktikan, bahwa Jepang mengambil langkah pertama modernisasi dengan membuang tradisi (budaya tradisional). Faktor pendorongnya adalah ketatnya persaingan internasional pada masa-masa ketika Jepang memulai modernisasi di akhir abad ke-19. Cina sudah menjadi setengah jajahan Barat, seluruh wilayah Asia tenggara sudah menjadi tanah jajahan negara- negara Barat (kecuali Thailand yang merdeka secara politik namun secara ekonomi tergantung pada kekuatan Barat). Pilihan bagi Jepang bukan antara menjaga tradisi dan membuang tradisi, tetapi antara memaksakan modernisasi secepatnya atau menjadi tanah jajahan. Pilihan antara hidup atau matinya Jepang sebagai negara berdaulat itulah yang mendorong Jepang untuk memaksakan modernisasi, dengan mengerahkan semua sumber nasional, termasuk merekayasa tradisi (dari tidak ada menjadi ada, atau mengada-ada); selama tradisi hasil rekayasa tersebut menguntungkan bagi modernisasi = kejayaan negara Jepang kontemporer.

Advertisements