Jika ditanya tentang agama yang dianut, orang Jepang pada umumnya menjawab ‘tidak beragama’ (kecuali kalau orang tersebut beragama Kristen). Kalau ditanya terus, maka kemungkinan besar mereka akan menjawab ‘agama Budha’.

Menurut data hasil survei Biro Urusan Agama, Direktorat Budaya, Kementerian Pendidikan Jepang, per 31 Desember 2015, populasi umat Shinto 89,5 juta, Budha 88,7 juta, Kristen 1,9 juta & agama lain 8,7 juta. Total umat beragama 188,89 juta; sedangkan penduduk Jepang pada tahun 2015 berjumlah 127 juta jiwa. Ini berarti ada sekian banyak orang Jepang yang mengaku memeluk lebih dari 1 agama dalam waktu yang bersamaan.

Sebenarnya fenomena ini tidak aneh, jika kita melihat sejarah perkembangan agama dan kepercayaan di Jepang. Setelah agama Budha masuk ke Jepang pada abad ke-6, kepercayaan pada dewa-dewi Budha telah menyatu dengan kepercayaan kepada dewa-dewi lokal. Kepercayaan lokal, yang disebut Shinto telah bercampur dengan unsur-unsur Budha. Ini terlihat dari sejumlah kuil Shinto yang menggunakan nama Budha, dan di dalam kuil terdapat sejumlah perlengkapan ibadah yang sebenarnya merupakan perlengkapan ibadah agama Budha. Bahkan ada sejumlah kaisar yang mengundurkan diri (menyerahkan tahta kepada putra mahkota) dan hidup di biara Budha sebagai biksu.

Pada era menjelang modernisasi (era Tokugawa, 1600-1868), penguasa mewajibkan seluruh rakyat berafiliasi pada salah satu kuil Budha. Semua rakyat diwajibkan untuk memperoleh surat bukti beragama Budha dari salah satu kuil (ibaratnya Budha KTP). Sedangkan di masing-masing daerah, warga percaya adanya dewa lokal sebagai pelindung daerah tersebut, dan membangun kuil sebagai tempat bersemayam bagi dewa-dewi tersebut, serta secara rutin melakukan ritual penyembahan. Banyak pihak ragu untuk menyebut kepercayaan lokal tersebut, yaitu Shinto, sebagai agama, karena tidak ada kitab suci.

Agama Kristen dilarang oleh penguasa, karena dianggap mewakili kekuatan asing yang berpotensi menjajah Jepang.

Keharmonisan hidup dewa-dewi Budha dan Shinto ini berakhir seiring dengan dimulainya era modern. Agama dan dewa-dewi mulai dikontrol oleh negara dan diwajibkan untuk ‘memberi manfaat duniawi’ kepada negara.

Lahirnya negara modern: bencana bagi dewa-dewi Budha

Negara Jepang modern lahir melalui peristiwa yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Ini adalah peristiwa pergantian penguasa yang disertai dengan pertempuran bersenjata dan tentu saja pertumpahan darah. Pemenang adalah kelompok mantan pemberontak, dan pihak yang kalah adalah mantan penguasa.

Kejadian tersebut berimbas pula pada kuil Budha dan para biksu, karena penguasa baru mengusung ‘label baru’ yaitu agama Shinto sebagai ‘agama asli’ Jepang, dan Budha dicap sebagai ‘agama asing’. Pada tahun 1868, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pemisahan Shinto dengan Budha, dengan tujuan ‘menyingkirkan’ unsur-unsur Budha dari

Shinto. Di berbagai daerah di seluruh Jepang, terjadi tindakan anarkis penghancuran kuil Budha dan penghancuran patung Budha. Jinja yang menggunakan nama ala Budha, diperintahkan untuk ganti nama. Perlengkapan ibadah dan hiasan ala Budha, diperintahkan untuk disingkirkan. Singkatnya, Shinto dipaksa untuk menjadi ‘agama asli Jepang’ tanpa unsur asing. Tidak hanya jinja saja, tetapi istana kaisar pun tidak luput dari upaya ‘penggusuran unsur asing=Budha’. Selama berabad-abad, upacara kematian keluarga kaisar dilakukan dengan ritual Budha, dan di dalam istana kaisar terdapat ruang altar ala Budha untuk penyembahan arwah para kaisar yang sudah mangkat. Pada tahun 1871, pemerintah memerintahkan untuk menyingkirkan altar-altar Budha tersebut; ritual-ritual agama Budha yang sudah dilaksanakan di istana kaisar selama lebih dari 1000 tahun, ditiadakan; karena kaisar ‘sudah beralih status’ menjadi pemimpin tertinggi agama Shinto.

Dengan demikian, berdirinya negara Jepang modern membawa dampak destruktif bagi kelompok Budha. Sedangkan kelompok Shinto mendapat angin segar dari penguasa, namun tentu saja tetap harus membuktikan dirinya ‘bermanfaat’ bagi penguasa.

Berdirinya negara modern Jepang adalah akibat pemaksaan dari negara-negara Barat, yang juga mendesak agar penguasa Jepang memberikan kebebasan beragama bagi rakyat; tujuan negara-negara Barat tersebut sebenarnya adalah mendesak penguasa Jepang mengizinkan penyebaran agama Kristen di Jepang. Memasuki tahun 1870an, kelompok Kristen juga mulai muncul di Jepang, dan berusaha membuktikan diri bermanfaat bagi negara Jepang modern, sehingga keberadaannya harus diakui.

I. Reformasi dan rekayasa ‘agama Budha Jepang’

Restorasi Meiji dan lahirnya pemerintah baru pada tahun 1868, adalah malapetaka bagi kelompok agama Budha dan para biksu. Kelompok ini dilindungi oleh penguasa pada era sebelumnya, sehingga menjadi sasaran tembak oleh penguasa baru.

Ini adalah karena pada tahun 1550an s/d 1600, para misionaris Portugis pernah datang ke Jepang dan menyebarkan agama Katolik, tetapi kemudian terjadi konflik dengan penguasa Jepang, sehingga mereka diusir, dan ajaran agama Katolik dilarang, karena dianggap berpotensi menghasut rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Untuk memastikan tidak ada rakyat yang diam-diam tetap memeluk agama Katolik, pemerintah memberi wewenang kepada para pendeta Budha (biksu) yang berafiliasi pada masing-masing kuil, untuk mengawasi warga yang tinggal di sekitar kuil tersebut.

Oleh karena semua rakyat diwajibkan oleh pemerintah untuk menyatakan diri sebagai umat Budha, maka para biksu tidak perlu lagi menyebarkan ajaran Budha, dan tidak ada kekhawatiran umatnya pindah agama. Akibatnya, biksu hanya bertugas memimpin ritual (upacara) kematian, hidup berfoya-foya dari sedekah berlimpah dari umat. Sikap biksu tersebut menimbulkan antipati pada masyarakat.

Setelah Restorasi Meiji thaun 1868, pemerintah mengeluarkan perintah ‘pemisahan dewa Shinto dengan dewa Budha’, dan perintah tersebut memicu gerakan perusakan kuil dan penghancuran patung Budha di seluruh negeri Jepang selama kurun waktu hampir 10 tahun. Sejumlah kuil dan patung Budha yang bersejarah dan bernilai artistik tinggi, menjadi korban amukan massa. Tidak ada data statistik yang menunjukkan berapa banyak kuil Budha dan

patung Budha yang dihancurkan, namun sejumlah tokoh dari negara-negara Barat yang berkunjung ke Jepang waktu itu, sempat merekam sejumlah kuil-kuil besar dan terkenal di Jepang waktu itu dengan kamera. Dengan membandingkan foto-foto tersebut dengan kondisi sekarang, terlihat bahwa banyak patung Budha yang ada waktu itu, sekarang sudah tidak ada lagi (sejumlah patung Budha dibeli oleh kolektor dari negara-negara Barat, dan kemudian dipamerkan di museum-museum di luar Jepang).

Pada tahun 1871, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menyita tanah milik kuil Budha. Akibatnya, kelompok Budha kehilangan aset dalam jumlah besar (karena sebelumnya, kuil memiliki sawah dan perkebunan yang luas), sehingga semakin terpukul.

Dalam hal pengaruh dalam masyarakat, posisi pihak Budha menurun drastis karena kebijakan pemerintah yang berpihak pada Shinto, dan dicabutnya larangan penyebaran agama Kristen; para misionaris Kristen (terutama dari Amerika) mendirikan sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan modern, sebagai sarana untuk menarik minat generasi muda Jepang.

Kondisi ini memaksa pihak Budha untuk melakukan intropeksi dan reformasi. Para biksu tidak boleh lagi berpangku tangan, tetapi harus melakukan upaya konkrit, membenahi organisasi, memberikan layanan material dan spiritual kepada umat, dan membuktikan (kepada pemerintah) bahwa Budha Jepang adalah agama yang nasionalis.

Untuk membendung arus Kristenisasi, para tokoh Budha dari berbagai sekte mengambil inisiatif untuk melakukan reformasi dengan mencontoh cara kerja para misionaris Protestan, yaitu mendirikan sekolah yang menawarkan pendidikan formal modern, ‘merekayasa’ upacara pernikahan ala Budha, proaktif menyebarluaskan ajaran Budha, menawarkan layanan agama yang lebih bersifat duniawi, seperti mengirimkan biksu untuk ikut serta dalam pasukan di medan perang (sejak tahun 1890an sampai dengan 1945, pasukan Jepang seringkali terlibat perang di luar negeri), mendidik tenaga penyuluhan di penjara (untuk rehabilitasi para terpidana), melakukan kampanye reformasi adat, seperti kampanye anti alkohol dan anti pelacuran, serta mendukung program pemerintah menangkis radikalisme (pemikiran dan gerakan sosialisme) melalui pendidikan agama.

Reformasi (=Protestanisasi) Budha

Sekolah modern pertama yang didirikan oleh pihak Budha adalah sekolah Rissho, yang didirikan oleh sekte Nichiren pada tahun 1872. Sekolah tersebut kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi, dan pada tahun 1924, diresmikan sebagai Universitas Rissho. Sekte-sekte lain kemudian juga proaktif mendirikan sekolah dasar menengah dan lembaga pendidikan tinggi.

Sekolah-sekolah modern tersebut merupakan forum komunikasi bagi para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang sosial, untuk bersama-sama memikirkan masa depan diri sendiri dan masa depan Jepang. Pada tahun 1886, para murid dari salah satu sekolah Budha (sekte Nishi Honganji) membentuk ‘asosiasi intropeksi’ (hanseikai), membahas perlunya upaya kampanye anti alkohol (orang Jepang punya kebiasaan minum dan mabuk-mabukan) dan reformasi ajaran Budha agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban modern.

Salah satu tantangan besar bagi kelompok Budha waktu itu adalah kelompok Kristen dan para tokoh modernis, yang menuduh Budha sebagai agama yang fatalistik, pasrah pada status quo, tidak berminat memperjuangkan kehidupan duniawi yang lebih baik dan hanya

memikirkan kehidupan setelah mati, sehingga tidak mampu membimbing umat ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk menangkis tuduhan tersebut, para anggota Hanseikai melakukan studi dan diskusi, mencari format ajaran Budha yang lebih sesuai dengan tuntutan jaman.

Pada tahun 1892, pemerintah mengumumkan bahwa rohaniawan penyuluhan tahanan di penjara di Tokyo, yang sebelumnya adalah biksu Budha, telah diganti dengan pendeta Kristen. Ini memicu ketidakpuasan para pemuda Budhis. Mereka membentuk Asosiasi Pemuda Budha dan menuntut pemerintah mengembalikan jabatan rohaniawan penyuluhan tahanan kepada biksu Budha. Peristiwa ini menimbulkan sense of crisis pada kaum intelektual Budha, bahwa mereka harus bekerja keras membendung pengaruh kelompok Kristen di Jepang.

Pada tahun 1894, berbarengan dengan diselenggarakannya Expo di Chicago, Amerika Serikat, di lokasi yang sama juga diselenggarakan The World Parliament of Religion (kongres agama dunia). Meskipun penyelenggaranya adalah para tokoh Kristen Amerika, namun mereka mengundang lebih dari 200 orang rohaniawan dari seluruh dunia, termasuk rohaniawan Islam, Hindu, Budha dan agama-agama lain. Dari Jepang, 4 orang tokoh Budha hadir, melakukan presentasi dan diskusi dengan para tokoh agama lain. Pengalaman tersebut menyadarkan para tokoh Budha Jepang akan pentingnya sikap terbuka dan dialog dengan rohaniawan dari agama lain (pada tahun 1896, di Jepang dibentuk Forum Diskusi Rohaniawan Jepang, yang anggotanya mencakup rohaniawan Budha, Shinto dan Kristen).

Selanjutnya, pada tahun 1899, sejumlah tokoh intelektual Budha membentuk Asosiasi Umat Budha Baru, dan menerbitkan majalah ‘Budha Baru’ sebagai forum diskusi.

Asosiasi Umat Budha Baru mencanangkan prinsip dan program kerja sebagai berikut:

  1. Kami berpegang pada iman Budha yang sehat
  2. Kami menbangun iman, pengetahuan dan moral yang sehat, dan berusaha melakukan

    reformasi sosial secara menyeluruh.

  3. Kami mengusulkan diskusi bebas antara agama Budha dengan agama-agama lain.
  4. Kami berupaya membasmi takhayul.
  5. Kami menganggap tidak perlu mempertahankan sistem dan ritual keagamaan yang

    berlaku selama ini.

  6. Kami menolak intervensi maupun proteksi terhadap agama oleh politik.

    Majalah ‘Budha Baru’ merupakan forum bebas untuk pembahasan masalah-masalah

agama Budha dengan kehidupan di jaman kontemporer, terutama bagaimana caranya agar umat dapat hidup lebih nyaman dan sejahtera lahir batin di jaman modern.

Pada tahun 1903, asosiasi ini menerbitkan buku berjudul “Agama di Masa yang Akan Datang”. Meskipun diterbitkan oleh asosiasi Budha, namun artikel dari sejumlah tokoh Kristen juga dimuat dalam buku tersebut. Para pemuka agama sepakat bahwa di masa yang akan datang, Jepang membutuhkan agama yang dapat memberi semangat positif bagi kehidupan duniawi dan mendukung kemajuan negara. Ini memang merupakan prinsip dasar dari ajaran Protestan, dan terlihat jelas bahwa tokoh Budha di Jepang sudah sepenuhnya menerima prinsip tersebut.

Meskipun pengaruh majalah ini tidak terlalu besar, namun menempati posisi yang cukup penting dalam forum diskusi intelektual Jepang di awal abad ke-20.

Upacara pernikahan modern ala Budha

Pada tahun 1885, Tanaka Chigaku, seorang mantan biksu Budha aliran Nichiren (didirikan oleh Nichiren pada tahun 1253), menetapkan dan mengumumkan ritual pernikahan ala Budha di kuil. Urutan upacara adalah sebagai berikut:

  1. Mempelai laki-lakin dan perempuan memasuki ruang upacara
  2. Biksu pemimpin upacara memasuki ruang upacara
  3. Pengumuman bahwa upacara pernikahan dimulai
  4. Membaca sutra (ayat kitab suci Budha)
  5. Membaca pengumuman pernikahan
  6. Tukar cincin
  7. Penganugrahan tasbih
  8. Melantunkan pujian
  9. Doa
  10. Sumpah dan janji mempelai
  11. Penyerahan surat nikah
  12. Mengangkat piala sebagai tanda hormat kepada para hadirin
  13. Sanak keluarga dan hadirin mengangkat piala tanda ucapan selamat
  14. Pengumuman bahwa upcara pernikahan telah selesai
  15. Biksu pemimpin ucapara pernikahan meninggalkan ruang upacara
  16. Foto bersama

Terlihat jelas bahwa upacara ini mengikuti upacara pernikahan ala Kristen.

Sebelum tahun 1885, sepanjang sejarah Jepang, upacara pernikahan selalu dilangsungkan di rumah yang bersangkutan, dihadiri oleh sanak keluarga dan sahabat; tidak pernah dilangsungkan di tempat ibadah dan tidak perlu melibatkan pemuka agama, baik Budha maupun Shinto. Lagi pula, agama Budha, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah hampa dan bersifat sementara, hanya fokus mengurus upacara kematian saja. Ini membuktikan betapa orientasi agama Budha telah diubah total, demi menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman.

Agama Budha sebagai agama nasionalistik

Agama Budha masuk ke Jepang pada abad ke-6. Awalnya merupakan agama para bangsawan dan keluarga kaisar. Namun, pada abad ke-12, seiring dengan perubahan sosial ekonomi di Jepang, sejumlah biksu mengambil inisiatif membangun sekte (tarikat) sendiri, untuk memudahkan penyebaran agama di kalangan rakyat jelata.

Salah satu sekte yang berdiri pada abad ke-13, adalah sekte Nichiren. Pendiri sekte ini, Sang Nichiren, semasa hidupnya pernah mengajukan petisi ke pemerintah, yang menyatakan bahwa bencana alam dan kelaparan yang menimpa Jepang waktu itu, adalah karena ajaran Budha tidak dijalankan dengan benar; menurutnya, sekte agama Budha lain waktu itu semuanya sesat; yang paling benar adalah kitab Sutra Lotus (Saddarma Pundarika Sutra), yang dijadikan pegangan oleh sekte Nichiren. Dan jika ajaran Nichiren ditegakkan, maka negara Jepang akan aman tentram damai sejahtera. Tulisan tersebut dianggap mengkritik pemerintah dan menghina sekte lain, sehingga oleh penguasa waktu itu, sang Nichiren dibuang. Namun, beberapa tahun kemudian, Jepang mendapat serangan dari pasukan Mongol, dan konflik internal melanda Jepang (yang tak lama kemudian menyebabkan keruntuhan rezim yang berkuasa).

Pada tahun 1860an, ketika Jepang membuka diri terhadap dunia Barat, sekte Nichiren merupakan salah satu sekte Budha yang paling berpengaruh di Jepang. Pemimpinnya waktu itu, Tanaka Chigaku, dengan cepat menangkap peluang untuk memperluas pengaruh sekte-nya, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ia segera melakukan reformasi dengan memasukkan layanan sosial kepada umat (seperti merekayasa upacara pernikahan ala Budha), dan untuk menarik simpatik para umat. Selain itu, ia mendirikan organisasi nasional yang berpedoman pada prinsip ajaran Sang Nichiren, yaitu menyebarluaskan ajaran Budha berdasarkan Sutra Lotus demi kejayaan negara Jepang di dunia internasional. Organisasi yang dipimpinnya mendapat dukungan dari kalangan atas dalam masyarakat, seperti politisi, pemimpin konglomerasi dan petinggi militer.

Sebelum tahun 1945, sekte Nichiren aktif menyebarluaskan ajarannya di luar negeri, terutama di daerah-daerah jajahan Jepang (Taiwan dan Korea) dan daerah semi jajahan Jepang (China timur). Kegiatan ini terhenti seiring dengan kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua, di mana Jepang kehilangan semua tanah jajahan.

Pada tahun 1930, mantan biksu Nichiren mendirikan organisasi yang diberi nama Soka Gakkai (SG; secara harafiah berarti organisasi untuk menciptakan nilai), dengan tujuan pendidikan moral. Awalnya, keberadaan organisasi ini sama sekali tidak signifikan. Namun, pada tahun 1960an, SG berkembang pesat. Ini adalah karena industri berkembang pesat dan menciptakan lapangan kerja di sektor formal, menyebabkan urbanisasi dalam skala masif. Warga desa yang pindah ke kota, kehilangan ikatan komunal. SG menawarkan ‘komunitas alternatif’ dengan mengajak mereka bergabung; dalam waktu singkat, keanggotaan SG meningkat pesat, demikian pula dalam hal kemampuan finansial dan pengaruh sosial.

Bermodalkan kemampuan finansial tersebut, SG mendirikan sejumlah lembaga pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi di dalam negeri serta lembaga penelitian dengan tema perdamaian dunia, baik di Jepang maupun di Amerika Serikat, dengan tujuan meningkatkan citra Jepang di mata internasional. Selain itu, SG juga berkontribusi di bidang kebudayaan dengan membangun dan mengelola orkestra dan museum seni, di Jepang dan di Perancis. Di panggung internasional, SG sebagai lembaga non pemerintah, memiliki keanggotaan di PBB dan UNESCO, dan secara aktif membantu program PBB, seperti penanganan pengunsi dan kampanye anti perang.

SG merupakan ormas agama Budha Jepang yang paling sukses, berkat perubahan arah kebijakan organisasi, yaitu beralih dari ritual dan perhatian pada masalah akhirat, menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan hidup duniawi, bukan hanya pada umat, tetapi juga masyarakat dunia internasional.

II. Rekayasa ‘agama Shinto’

Shinto secara harafiah berarti ‘jalan dewa’. Para ahli di Jepang ragu untuk memasukkan Shinto ke dalam kategori agama, karena Shinto tidak ada kitab suci, merupakan kepercayaan yang bersifat panteis, tidak ada satu figur sentral yang menjadi obyek pemujaan, dan tidak ada ajaran moral / larangan dengan konsekwensi yang jelas.

Pada abad ke-6, agama Budha masuk ke Jepang, diterima oleh para bangsawan, dan kemudian menyebar dan mengakar dalam masyakarat. Dalam kuil yang dikategorikan sebagai

kuil Shinto (dalam bahasa Jepang disebut jinja), seringkalinya juga terdapat patung dewa Budha. Ini merupakan karakter sinkretisme dalam kehidupan beragama di Jepang.

Shinto sebagai agama mulai ‘direkayasa’ pada jaman Edo (1600an – 1868). Pada jaman ini, Budha dijadikan agama negara, dan konfusianisme (ajaran Konghucu) dijadikan ideologi negara.

Kelompok oposisi berusaha menantang agama dan ideologi negara tersebut ‘merekayasa’ agama dan ideologi tandingan. Dan bahan referensi yang digunakan, ternyata adalah buku- buku anti Budha dan anti Konfusianisme yang ditulis oleh para pastor Katolik dari ordo Jesuit.

Pada abad ke-16, para misionaris Eropa (terutama ordo Jesuit) berusaha menyebarkan agama Katolik di China. Untuk itu, mereka harus mampu membuktikan kekeliruan pada nilai- nilai yang dianut oleh penguasa dan masyarakat China waktu itu, yaitu ajaran Budha dan Konfusianisme. Dalam buku yang mereka tulis dan terbitkan dalam bahasa China, dipaparkan konsep ‘Tuhan’ dalam agama Katolik, yaitu sebagai pencipta langit dan bumi, yang yang maha esa dan maha kuasa.

Pada jaman Edo, pemerintah Jepang melarang impor buku-buku filsafat dari Eropa, karena takut pengaruh Katolik masuk; namun buku-buku dari China tidak dilarang. Ternyata buku- buku ajaran Katolik karya misionaris, yang ditulis dalam bahasa China, lolos sensor. Buku- buku tersebut dipakai oleh kelompok oposisi untuk ‘merekayasa’ agama Shinto dengan dewa pencipta langit dan bumi serta maha kuasa, yang keturunannya adalah kaisar Jepang.

Pada tahun 1860an, kelompok oposisi ini menang dalam perebutan kekuasaan. Sebagai penguasa Jepang yang baru, mereka telah siap dengan agama dan ideologi tandingan, yaitu Shinto. Segera setelah mengambil alih kekuasaan, dikeluarkan perintah untuk ‘memisahkan dewa Shinto dengan dewa Budha’, yang kemudian memicu penghancuran dan perusakan kuil dan patung Budha secara masif. Keluarga kaisar, yang secara turun temurun merupakan penganut agama Budha, diberi peran sebagai pemimpin tertinggi agama Shinto.

Pada tahun 1882, kementerian dalam negeri Jepang mendirikan dua sekolah untuk mendidik calon pendeta Shinto. Pada tahun 1900, dibentuk asosiasi pendeta Shinto seluruh Jepang, sebagai forum komunikasi antar pendeta Shinto dan antara pemerintah (kemendagri) dengan para pendeta Shinto. Forum ini dimanfaatkan oleh para pendeta Shinto untuk meminta subsidi pemerintah, seperti membayar gaji mereka dari kas negara.

Pada tahun-tahun berikutnya, sejumlah jinja besar dibangun (bangunan baru!) untuk menghormati para kaisar pendiri negara Jepang, yaitu kaisar yang bertahta lebih dari 2000 tahun yang lalu (menurut mitos).

Shinto adalah kepercayaan terhadap alam semesta, seperti sungai, gunung, pohon besar dan sebagainya. Oleh karena itu, di setiap pelosok di seluruh Jepang terdapat jinja, baik besar atau maupun kecil, baik yang megah maupun yang menyerupai gubuk yang hampir roboh. Bahkan di satu desa mungkin saja terdapat banyak jinja. Ini berarti jinja-jinja tersebut semua perlu diberi sesajen, dan jika dewa kuil tersebut ulang tahun, warga akan libur untuk merayakan (mungkin dengan mabuk-mabukan); tidak bekerja, tidak ada penghasilan, justru menghambur- hamburkan uang.

Pada tahun 1904-1905, Jepang berperang dengan Rusia. Perang ini menghabiskan dana yang setara dengan sekitar 7 kali lipat APBN Jepang waktu itu. Dana perang tersebut diperoleh

dari menaikkan pajak dan pinjaman luar negeri. Selama perang, rakyat Jepang dihimbau (setengah dipaksa) untuk mengencangkan ikat pinggang, hidup hemat dan rajin bekerja. Jepang menang dalam perang tersebut, tapi tidak berhasil memperoleh sepeser pun pampasan perang. Ini berarti pasca perang, pemerintah harus mengembalikan pinjaman luar negeri. Akibatnya, banyak pajak justru dinaikkan lagi.

Untuk memastikan rakyat menggunakan waktunya untuk bekerja dan tidak menghambur- hamburkan uang (sehingga mampu bayar pajak), pemerintah berusaha memangkas waktu dan biaya yang dikeluarkan ‘dengan sia-sia’, salah satu di antaranya adalah ibadah (diikuti dengan pesta pora) di jinja.

Segera setelah berakhirnya perang dengan Rusia, kementerian dalam negeri mengeluarkan perintah, 1 desa cukup 1 jinja saja; jika lebih dari 1 kuil, maka kuil yang lain dirobohkan, tempat sesajen dipindahkan ke kuil lain (penggabungan kuil). Dengan demikian, warga tidak perlu habiskan banyak waktu untuk sembahyang ke beberapa kuil dan memberi sesajen; hemat waktu dan hemat biaya. Di samping itu, kuil kecil yang menyerupai gubuk reog, tentu saja tidak berwibawa, sehingga keberadaannya justru memalukan bagi agama Shinto.

Kebijakan ini mendapat tantangan dari para ahli antropologi. Mereka berargumen bahwa merobohkan kuil sama saja dengan menjatuhkan wibawa dewa; dan jika rakyat tidak menaruh hormat lagi pada dewa, tentu mereka juga akan menjadi nekad dan berani membangkang terhadap pemerintah. Selain itu, kuil desa selama bergenerasi-generasi berfungsi sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas warga desa. Jika dirobohkan, maka rasa kebersamaan akan hilang, warga menjadi individualistik, bahkan egois.

Atas desakan berbagai pihak, perintah tersebut kemudian dicabut. Namun, dalam kurun waktu 1905-1910, diperkirakan sekitar 28% dari seluruh jinja di Jepang telah dirobohkan.

Pasca kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia, Korea menjadi tanah jajahan Jepang, dan wilayah timur laut China (waktu itu disebut Manchuria) menjadi semi jajahan Jepang (ditambah dengan pulau Taiwan, yang direbut dari China pada tahun 1895), wilayah jajahan (=pasar) Jepang menjadi sangat luas. Ini mendorong majunya industri manufaktur dan sistem ekonomi kapitalistik, dan memicu kesenjangan sosial serta konflik sosial, yang juga merupakan lahan subur berkembangnya paham sosialisme.

Untuk membendung ideologi sosialisme, sejak tahun 1910an, pemerintah mulai memanfaatkan jinja sebagai forum untuk mempererat tali silaturahmi antar warga desa. Misalnya, acara syukuran anak. Dewasa ini (abad ke-21), di Jepang ada ‘tradisi’ mengadakan acara syukuran anak ketika berusia 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun di jinja. Sebenarnya, sampai dengan tahun 1910an, tidak semua keluarga merayakannya, dan tidak ada keharusan untuk merayakannya 3 kali (yaitu ketika anak berusia 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun). ‘Tradisi’ ini diciptakan dan disosialisasikan oleh pemerintah. Untuk warga kota, department store (shopping mall) membagi-bagikan brosur promosi paket rental pakaian dan foto di studio. Banyak warga kota yang merasa mampu, mulai menjalankan ‘tradisi’ ini; warga desa kemudian mengikuti jejak mereka.

‘Tradisi’ lain yang disosialisasikan pada tahun 1910an adalah upacara pernikahan di jinja. Sampai dengan masuknya agama Kristen di Jepang pada tahun 1860an, orang Jepang tidak mengenal upacara pernikahan di rumah ibadah atau pun di hadapan rohaniawan. Melihat

dilangsungkannya upacara pernikahan ala Kristen, banyak orang Jepang merasa terkagum- kagum.

Pada tahun 1900, kaisar mengeluarkan titah mengenai tata cara pernikahan untuk anggota keluarga kaisar. Pada tahun yang sama, putra mahkota melangsungkan pernikahan dengan ritual Shinto. Ini merupakan upacara pernikahan ala Shinto yang pertama kali dalam sejarah. Setelah itu, rakyat berbondong-bondong ingin mengikuti jejak putra mahkota.

Upacara pemakaman tetap dilaksanakan di kuil Budha, meneruskan tradisi yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Namun, pakaian berkabung ditentukan oleh pemerintah, yaitu jas ala Barat.

Pada tahun 1910an, pemerintah mengeluarkan pedoman tata cara (termasuk rundown) dan busana standar dalam upacara pernikahan di jinja, dipimpin oleh pendeta Shinto; sekaligus menghimbau rakyat agar melangsungkan pernikahan di jinja. Tujuan pemerintah adalah agar upacara pernikahan dilangsungkan dengan khidmat dan sederhana (tanpa pemborosan), dan dalam waktu singkat.

Selain acara syukuran anak dan upacara pernikahan, pemasangan altar dewa Shinto dan jimat dari kuil Ise (yang dianggap kuil Shinto yang paling sakral) di setiap rumah tangga, juga merupakan himbauan pemerintah sejak tahun 1910an, yang kini telah menjadi ‘tradisi’di Jepang.

Sebelum tahun 1945, semua laki-laki muda Jepang harus ikut wajib militer, dan setiap warga negara sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk maju ke medan perang. Surat panggilan dikirimkan ke lurah, dan upacara pelepasan para pemuda ke medan perang, dilangsungkan di jinja, dihadiri oleh seluruh warga desa. Demikian pula upacara penyambutan serdadu yang pulang dari medan perang. Pasca 1945, Jepang tidak berperang lagi, upacara pelepasan dan penyambutan serdadu, diubah menjadi perayaan menyambut usia dewasa. Semua warga desa yang telah genap berusia 20 tahun dan belum merayakan ulang tahun ke-21, berkumpul di jinja pada tiap tanggal 15 Januari, untuk merayakan diraihnya status sebagai orang dewasa.

Sekarang, tanggal 15 Januari tetap merupakan tanggal merah di Jepang, namun perayaan tersebut sudah dipindahkan ke balai kota atau balai desa.

Dewasa ini, jinja lebih banyak berfungsi sebagai tempat dilangsungkannya upacara pernikahan ala Shinto, dan obyek pariwisata. Semua jinja tertata rapi, karena yang tidak layak, sudah dirobohkan.

III. Kristen sebagai agen budaya modern & maju

Agama Kristen (Katolik) pertama kali masuk ke Jepang pada tahun 1500an, dibawa oleh para misionaris dari portugis. Namun, karena ada konflik kepentingan dengan penguasa, Kristen dilarang di Jepang, sampai dengan tahun 1873. Selama periode tersebut, pemerintah mensosialisasikan citra Kristen sebagai agama yang jahat.

Sejak tahun 1874, para misionaris Protestan dari Amerika mendirikan lembaga pendidikan modern (universitas) di berbagai daerah di Jepang, sebagai basis kegiatan penyebaran ajaran Kristen di Jepang, dan tempat pelatihan calon rohaniawan Kristen lokal. Peserta didik terutama datang dari kelas mantan samurai. Pada jaman sebelumnya, samurai merupakan kelas sosial

tertinggi di Jepang, dan secara turun temurun mendapat pendidikan konfusianisme. Ketika terjadi perang perebutan kekuasaan, sebagian samurai mendukung pemerintah, dan sebagian lagi mendukung kelompok pemberontak. Pertarungan berakhir dengan kemenangan di pihak pemberontak, sehingga samurai (dan anak-anak mereka) yang pro pemerintah sebelumnya, tidak mendapat tempat (kesempatan karir) dalam pemerintahan baru. Pendidikan modern yang ditawarkan oleh misionaris Amerika, memberikan peluang emas bagi para pemuda dari mantan kelas samurai, untuk meraih sukses dalam karir di kemudian hari.

Sebagaimana model penyebaran agama Kristen di berbagai negara di Asia, misionaris mendirikan sekolah dan memberikan pendidikan modern. Putra-putri lokal yang lulus dari sekolah-sekolah misionaris tersebut mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang lebih baik, sehingga merasa bersyukur dan masuk Kristen. Di Jepang, penyebaran agama Kristen melalui pendidikan, terutama ditujukan kepada para pemuda dari kelas mantan samurai. Artinya, orang tua mereka, sebelum 1868, merupakan kelas samurai, yang merupakan pemimpin masyarakat. Keinginan mereka untuk tetap menjadi pemimpin masyarakat di era modern, akhirnya dapat dicapai melalui pendidikan Barat modern. Dengan demikian, banyak di antara mereka yang menemukan kesamaan antara semangat konfusianisme dengan semangat Protestan. Oleh karena itu, mereka dijuluki Samurai Christian.

Selain pendidikan, umat Kristen Jepang, dibantu oleh rekan mereka dari Amerika, aktif melakukan kampanye reformasi sosial, seperti kampanye anti alkohol, anti prostitusi legal (sistem pelacuran teregistrasi) dan anti poligami. Mereka membuat dan menyebarkan pamflet untuk mensosialisasikan bahaya minuman alkohol bagi kesehatan dan moral, menolong para gadis remaja yang dijual oleh orang tua mereka ke tempat pelacuran. Pada tahun 1898, Undang- undang Hukum Perdata disahkan, pada pasal 732, tercantum larangan berpoligami. Ini adalah berkat usaha tokoh Kristen dalam persuasi kepada pemerintah, untuk memasukkan pasal yang ‘beradab’ ke dalam undang-undang.

Sikap pemerintah dan masyarakat umum di Jepang terhadap kelompok Kristen agak ambivalen. Di satu pihak, mereka memandang Kristen mewakili peradaban maju, pantas dicontoh oleh Jepang. Di pihak lain, agama Kristen juga dianggap mewakili kekuatan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional Jepang; terutama pada periode Perang Dunia kedua, ketika Jepang berperang dengan Inggris dan Amerika, yang merupakan negara Kristen. Oleh karena itu, wajar jika para tokoh dan pemimpin ormas Kristen di Jepang mengambil sikap pro pemerintah dan nasionalistik.

Data statitik menunjukkan, populasi umat Kristen di Jepang tidak pernah meningkat signifikan. Dewasa ini (2017), populasi umat Kristen tidak mencapai 1% dari populasi Jepang. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lain, seperti China (sekitar 10%) , Taiwan (6,5%) dan Korea Selatan (sekitar 30%), proses Kristenisasi di Jepang dapat dikatakan kurang berhasil. Para ahli berasumsi bahwa faktor historis (Jepang berhasil dalam modernisasi dan menyaingi negara-negara Barat, negara berhasil mengayomi kehidupan rakyat; sedangkan China dan Korea gagal dalam modernisasi, terpuruk menjadi negara terjajah (Korea) dan semi tanah jajahan (China), negara tidak mampu melindungi rakyat, sehingga rakyat terpaksa menerima tawaran ‘keselamatan’ pada gereja.

Meskipun demikian, pengaruh semangat Kristen (Protestan) terlihat jelas pada pemikiran para tokoh yang mempengaruhi proses kemajuan Jepang. Pada awal masa ketika Jepang membuka diri terhadap dunia Barat, di Jepang terbit 2 buku yang menjadi best seller, yaitu

terjemahan Self Help karya Samuel Smiles (orang Scotlandia, penganjur reformasi sosial di era Victoria di Inggris), dan Things Western karya Fukuzawa Yukichi.

Self Help terbit di Inggris tahun 1859, diterjemahkan oleh intelektual Jepang Nakamura Masanao dan terbit di Jepang tahun 1871. Dalam buku tersebut dipaparkan biografi singkat lebih dari 300 orang ilmuwan dan pengusaha Eropa, yang sukses berkat rajin bekerja dan hidup hemat. Motto dalam buku tersebut; ‘heaven helps those who help themself’ (Tuhan akan menolong orang yang mau berusaha) menjadi catch phrase bagi generasi muda terpelajar waktu itu. Konon buku tersebut terjual lebih dari 1 juta kopi. Jika melihat populasi Jepang waktu itu, yaitu 30 juta jiwa, dan diperkirakan tingkat melek huruf adalah 20%, yang berarti populasi melek huruf adalah 6 juta jiwa, berarti 1 dari 6 orang Jepang yang melek huruf waktu itu telah membaca buku Self Help.

Things Western merupakan hasil observasi Fukuzawa ke Eropa, yang memaparkan sistem dan institusi di negara-negara maju di Eropa.

Dua buku tersebut, yang merupakan kisah success stories berkat menjalankan hidup dengan semangat Protestan, menjadi inspirasi pemuda kelas menengah ke atas (yang melek huruf) di Jepang waktu itu.

Selain itu, Benjamin Franklin (presiden Amerika Serikat, pengusaha) dijadikan tokoh panutan oleh pemerintah Jepang, dan dimasukkan ke dalam buku paket pelajaran moral di SD. 13 prinsip hidup Franklin, yaitu:

  1. hidup sederhana
  2. tidak bicara jika tidak perlu
  3. bertindak adil
  4. tulus
  5. rajin,
  6. hemat
  7. tegas
  8. bekerja dan hidup sesuai jadwal
  9. rendah hati
  10. tidak terbawa emosi
  11. berpegang pada prinsip
  12. menjaga kebersihan
  13. bertindak moderat (tidak ekstrem)

dijadikan pedoman pengajaran moral bagi siswa SD.

Para tokoh Kristen Jepang aktif dalam kegiatan serikat buruh, dan cenderung mengambil sikap moderat. Mereka memberi penyuluhan kepada buruh agar berusaha memperbaiki pola hidup diri sendiri, hidup hemat dan cermat, melatih diri bertingkah laku sopan supaya dihargai oleh pimpinan perusahaan. Intinya, prinsip self help menjadi pedoman mereka dalam upaya memperbaiki nasib buruh.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa meskipun proses penyebaran agama Kristen di Jepang kurang berhasil, namun keberhasilan Jepang dalam modernisasi dan mencapai status negara maju, adalah berkat diserapnya semangat Protestan oleh para tokoh masyarakat di Jepang.

Advertisements